Anies Baswedan dan Sejarah Konflik Cebong-Kampret

tirto.id

Beberapa waktu yang lalu, aku berjalan-jalan di twitter dan menemukan tagar #JKTBergerakTurunkan4nies menjadi trending topic. Aku pun penasaran, kesalahan apa yang telah dilakukan Pak Anies Baswedan sehingga tagar yang sangat bermuatan politis ini menjadi trending? Dari googling, akhirnya aku tahu bahwa tagar tersebut merupakan bentuk kekecewaan sebagian orang atas ketidakmampuan Pak Anies dalam menangani banjir. Namun di saat bersamaan, tagar #kawaldanjagaanies juga menjadi trending. Jadi bingung, sebenarnya warga Jakarta itu puas atau kecewa sih sama kinerja gubernur mereka? Nah, di sini nih area di mana nalar, logika, dan objektifitas sudah tidak berlaku lagi. Loh, kok gitu? Ya iyalah, yang membully dan memprotes kinerja Pak Anies itu ada se-Indonesia. Padahal, apa urusannya coba, warga Medan atau Kalimantan misalnya, marah dan memprotes Anies yang dianggap tidak bisa mengatasi banjir di Jakarta? Lagian, persoalan banjir ini persoalan lama. Dari jaman kompeni sampai sekarang pun, Jakarta emang udah sering kebanjiran, dan belum ada satu tokoh pemimpin pun yang mampu membebaskan Jakarta dari bencana ini. Lantas, kenapa cuma Anies yang dibully? Aku sendiri beranggapan kalau pembullyan Anies yang dilakukan se-Indonesia itu adalah karena isu bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai capres di pilpres mendatang. Selain itu, kedekatan Anies dengan beberapa tokoh Front Pembela Islam alias FPI, juga menjadi faktor kenapa Anies dibully. Simply, Anies itu sekarang dianggap sebagai representatif umat Islam yang menginginkan syariat Islam dimasukkan ke dalam sistem negara. Tentu saja, selalu ada pihak-pihak yang habis-habisan menentang upaya ini. Lantas kok bisa sih problem semacam ini menjadi sangat sensitif dan sering diributkan warga +62? Nah, di sini aku pengen bikin clear, dengan menjelaskan runtut sejarah awal mula konflik ini, yang sebenarnya udah ada sejak jaman dulu kala. Pembahasan ini bakalan panjang, tapi aku berusaha menjelaskannya sesimpel mungkin, dengan menggunakan bahasa yang sangat 'anak muda'. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat serta membuka perspektif baru bagi kalian dalam menyikapi isu-isu politik.

Oke, pertama-pertama aku pengen ngelurusin dulu nih, sebenarnya anggapan bahwa Pak Anies Baswedan adalah representatif dari umat pro-syariah itu merupakan anggapan keliru. Buktinya sampai sekarang pun Jakarta masih menjadi kota modern dan sama sekali tidak ada tanda-tanda bahwa Jakarta sedang menuju kota ber-syariah. Menurutku, Anies itu gak ada bedanya dari pemimpin lainnya, yang moderat dan easy going sama budaya pop. Kenyataannya, Anies sendiri sempat diprotes sama FPI karena dianggap friendly sama kemaksiatan, berhubung Anies sampai memberi penghargaan kepada tempat-tempat wisata yang dianggap berpotensi terjadinya kemaksiatan. Lantas, kenapa sih golongan yang menganggap dirinya paling 'Bhineka Tunggal Ika' itu kadung membenci Pak Anies? Jawabannya adalah tidak lain karena kontestasi pilkada Jakarta dulu yang mempertemukan Anies-Sandi melawan Ahok-Djarot. Kontestasi yang seharusnya pure politik ini malah lari-lari ke agama akibat status Ahok yang non-muslim. Ada umat Islam yang tidak terima Ahok menjadi pemimpin sebab dinilai bertentangan dengan aturan Islam. Belum lagi, ucapan-ucapan Ahok dinilai telah menyakiti umat Islam, seperti kasus Almaidah yang bikin heboh se-Indonesia itu. Sebagai lawan politik Ahok, otomatis Anies dianggap sebagai sosok yang mewakili aspirasi umat muslim. Ditambah lagi, Anies juga dekat dengan beberapa tokoh penting FPI. Yah, namanya juga mau pilkada, gak mungkin kan Pak Anies mau ngenyia-nyiain potensi suara dari umat muslim yang marah sama Ahok. Hal ini juga terjadi di pilpres tahun kemarin, saat Prabowo Subianto sebagai capres saat itu mendekat ke FPI karena dianggap punya potensi mendulang suara besar. Jadi di sinilah sumber ketidak-logisan politik selama ini. Ketika ada tokoh politik yang dekat dengan FPI dan ormas-ormas sejenis, maka tokoh tersebut akan dianggap sebagai tokoh pendukung syariat. Subjektifitas ini biasanya dilakukan oleh sebuah kaum yang mendapat julukan 'cebong'. Menurutku, para cebong ini adalah orang-orang yang sangat tidak objektif dan suka lebay dalam menyikapi isu-isu politik. Sama seperti rival sejati mereka, 'kampret'. Dulu, saat Pak Anies menjabat sebagai mendikbud, gak ada tuh cebong yang protes atau mencari-cari kesalahan beliau. Padahal orangnya sama, pikirannya juga sama. Bahkan, saat Pak Anies kena resshufle kabinet Jokowi, banyak cebong yang merasa kecewa atas keputusan junjungan mereka itu. Lah, kok bisa gitu? Ya wajar, sebab Pak Anies ini adalah salah satu juru kampanye Pak Jokowi di pilpres 2014, yang tentu saja seringkali membela kepentingan Pak Jokowi di berbagai forum-forum diskusi.

pinterpolitik.com

Barangkali kalian mengira bahwa julukan cebong-kampret hanya sebatas julukan yang diberikan pada masing-masing pendukung capres di pilpres kemarin. Akan tetapi, sebenarnya definisi cebong-kampret tidak cuma sebatas itu. Di sini aku bakal membahasnya lebih detail dengan merunut akar dari konflik cebong-kampret ini, yang ternyata sudah muncul sejak era kemerdekaan.

Semuanya berawal pada 18 Agustus 1945, saat insiden dihapusnya 7 kata dalam Piagam Jakarta terjadi. Piagam Jakarta sendiri merupakan istilah yang diberikan kepada pembukaan UUD 1945, yang dibacakan pada tanggal 22 Juni 1945. Ketujuh kata tersebut terangkum dalam kalimat, " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam kepada pemeluk-pemeluknya". 

Melihat kalimat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata ada sebagian founding fathers kita yang menginginkan syariat Islam diterapkan di Bumi Nusantara ini. Proses dihapusnya 7 kata ini sendiri berjalan cukup rumit. Seandainya saja sehari setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia, para tokoh yang mewakili Indonesia Timur tidak memprotes 7 kata ini, bisa jadi saat ini kita semua umat muslim akan merasakan penerapan syariat Islam di Bumi Pertiwi. Jadi ceritanya, Mohammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengungkapkan bahwa ia didatangi oleh sejumlah pemuka agama Kristen dan Katolik dari Indonesia Timur, yang menuntut dihapusnya 7 kata yang dianggap diskriminatif tersebut. Bahkan, mereka mengancam Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dengan mempertimbangkan umur republik yang baru sehari, di mana akan sangat rentan jika terjadinya perpecahan, maka akhirnya para anggota PPKI bersedia menghapus 7 kata tersebut. Namun ada satu orang anggota yang bersikeras menolak ide itu. Beliau adalah Ki Bagus Hadikusumo, yang merupakan ketua umum Muhammadiah pada masa itu. Saking ngototnya Ki Bagus mempertahankan prinsipnya, Soekarno sebagai ketua PPKI merasa harus mengutus Kasman Singodimedjo yang merupakan anggota Muhammadiah dan teman dekat Ki Bagus. Kasman yang awalnya ragu pada perannya membujuk Ki Bagus akhirnya bersedia untuk meyakinkan Ki Bagus sesuai permintaan Soekarno.

“Kiai, kemarin proklamasi kemerdekaan Indonesia telah terjadi. Hari ini harus cepat-cepat ditetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kita bernegara dan masih harus ditetapkan siapa presiden dan lain sebagainya untuk melancarkan perputaran roda pemerintahan. Kalau Bangsa Indonesia, terutama pemimpin-pemimpinnya cekcok, lantas bagaimana?! Kiai, sekarang ini Bangsa Indonesia kejepit di antara yang tongol-tongol dan tingil-tingil. Yang tongol-tongol itu ialah balatentara Dai Nippon yang masih berada di bumi Indonesia dengan persenjataan moderen. Adapun yang tingil-tingil adalah sekutu termasuk di dalamnya Belanda, yaitu dengan persenjataan yang moderen juga. Jika kita cekcok pasti kita akan konyol,” kata Kasman kepada Ki Bagus (dikutip dari republika.co.id).

Mendengar ucapan Kasman, Ki Bagus pun akhirnya luluh hatinya dan bersedia mengubah pendiriannya. Terlebih lagi saat itu Kasman juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang akan disahkan nanti terdapat satu pasal yang menyatakan bahwa enam bulan lagi Majelis Permusyawaratan Rakyat akan melakukan penyempurnaan isi undang-undang, sehingga masih ada kesempatan bagi umat muslim untuk menyampaikan aspirasi mereka dan meluruskan berbagai kesalahpahaman mengenai penerapan syariat Islam ini. Sayangnya, akibat agresi militer Belanda, rapat penyempurnaan tersebut tidak pernah dilaksanakan. Umat muslim pun merasa dibohongi dan dikhianati. Akibatnya, setelah peristiwa itu pun konflik antara kaum islamis dan nasionalis mulai bermunculan. Puncaknya adalah saat terjadinya pemberontakan yang digagas kaum islamis, atau lebih dikenal dengan pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia). Sementara itu di dunia politik, umat muslim diwakili oleh partai Masyumi, yang merupakan partai Islam terbesar saat itu. Walau memiliki banyak simpatisan, akan tetapi Masyumi mesti bekerja keras berebut pengaruh dari partai nasionalis yang lebih populer, yakni PNI (Partai Nasional Indonesia). Ditambah lagi, pada saat itu partai berhaluan kiri, PKI (Partai Komunis Indonesia) juga tengah naik daun. Pada era reformasi ini, kaum islamis ini biasanya diwakili oleh ormas FPI, sementara di bidang politik ada PKS (Partai Kesejahteraan Sosial) yang seringkali menjadi partai yang mewakili aspirasi-aspirasi umat muslim. Sementara itu, ada begitu banyak partai berideologi nasionalis yang berusaha mempertahankan Indonesia sebagai negara Bhineka Tunggal Ika, atau istilah lain untuk negara sekuler.

Lantas, sebenarnya Indonesia ini negara agama atau negara sekuler? 

Menurutku pribadi ya, Indonesia sendiri masih berada di area abu-abu dalam hal ini. Terdapat Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama, Pengadilan Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan instansi agama lainnya yang membuat Indonesia kurang pantas disebut sebagai negara sekuler. Akan tetapi, di saat yang sama Indonesia juga tidak pantas disebut sebagai negara agama sebab hukum yang berjalan di negeri ini sebagian besarnya tidak berlandaskan hukum agama.

Dari berbagai uraian di atas, aku menyimpulkan bahwa sebenarnya yang disebut cebong itu adalah kaum nasionalis-sekuler yang tidak menginginkan agama berperan lebih banyak dalam sistem bernegara, sebaliknya kampret adalah mereka yang pro-syariah dan menginginkan adanya perubahan sistem yang lebih islamis. Kedua kaum ini sudah muncul sejak lama, hanya saja julukan cebong-kampret baru diberikan pada saat pilpres tahun lalu. Dalam perjalanan konflik mereka, para cebong-kampret ini seringkali berusaha melobi tokoh-tokoh tertentu untuk memuluskan kepentingan mereka. Yang paling kentara adalah saat pilpres kemarin, di mana kaum pro-sekuler diwakili oleh Jokowi, sementara kaum pro-syariah diwakili oleh Prabowo. Karena saking getolnya kaum pro-sekuler ini dalam membela Jokowi, mereka pun mendapat sebutan 'cebong' yang merupakan sindiran sarkas, mengingat hobi aneh pak Jokowi yang gemar memelihara cebong alias anak kodok di kolamnya. Sementara itu, kubu pro-syariah yang mendukung Prabowo disebut 'kampret' oleh rival sebelah mereka. Aku sendiri tidak tahu alasan kenapa mereka disebut kampret. Barangkali hanya sindiran balasan dari cebong yang tidak terima julukan yang sudah terlanjur melekat pada mereka. Para kampret ini berusaha meyakinkan Pak Prabowo agar bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan umat Islam apabila terpilih nanti. Sebagai gantinya, umat pro-syariah dari Sabang sampai Merauke dipastikan akan memilih beliau di hari pemilihan. Dari kaca mata politik, rasanya mustahil Prabowo akan menolak perjanjian ini mengingat umat pro-syariah ini jumlahnya tidak sedikit. Setidaknya terlihat dari masifnya gerakan mereka di sosial media, serta jumlah luar biasa pendemo Ahok saat kasus Almaidah terjadi. 

Akibat polarisasi cebong-kampret ini, suasana politik di Indonesia menjadi kacau. Saat ada yang memberi dukungan kepada salah satu calon murni karena program-program kerjanya yang dianggap bagus misalnya, julukan cebong-kampret ini tetap akan diberikan tergantung apa pilihannya.

provoke-online.com

Untungnya, konflik cebong-kampret ini mulai sedikit reda setelah kekalahan Prabowo yang ujung-ujungnya membawanya bergabung bersama kabinet Jokowi. Para kampret merasa kecewa karena tokoh yang mereka andalkan selama ini ternyata memilih merapat bersama tokoh dari musuh bebuyutan mereka. Meski begitu, konflik tersebut tidak lantas berhenti sebab para cebong menganggap para kampret masih punya satu tokoh lagi yang mereka andalkan. Dialah Anies Baswedan yang memimpin Jakarta saat ini.

Menurutku, suasana politik di Indonesia bisa sedikit lebih jelas kalau pihak-pihak yang bersiteru itu mau jujur atas preferensi politik mereka masing-masing. Misalkan nih, para cebong mau jujur aja deh kalau ketidaksukaan mereka sama Anies adalah murni karena kedekatan beliau dengan kaum pro-syariah. Jadi, enggak perlu pakai embel-embel tidak mampu mengatasi banjir, tidak becus mengurus Jakarta, atau segala tetek bengek lainnya. Sebab, jika Pak Anies berprestasi pun para cebong ini tidak akan pernah sudi mengakuinya. Mereka malah gemar mencari kesalahan-kesalahan Pak Anies yang bisa dijadikan blunder. Intinya, para cebong ini akan merasa senang jika Pak Anies membuat blunder, dan sebaliknya merasa dongkol apabila Pak Anies berhasil mencetak prestasi. Begitu juga dengan rival mereka, kampret, yang tidak akan pernah mau mengakui kinerja Jokowi, Ahok, atau siapa pun yang dianggap mewakili kaum sekuler. Selevel dengan cebong, mereka juga akan kesal jika tokoh-tokoh tersebut membuat kemajuan, dan sebaliknya merasa sangat senang jika mereka melakukan blunder.